TIMES JAMBI, JAKARTA – Presiden Madagaskar Andry Rajoelina dikabarkan telah meninggalkan negaranya dengan menggunakan helikopter militer Prancis menuju Prancis. Laporan dari radio Prancis RFI pada Senin (13/10/2025) menyatakan bahwa pelarian ini terjadi setelah Rajoelina mencapai suatu kesepakatan dengan Presiden Emmanuel Macron.

Kabar ini muncul bersamaan dengan pengumuman dari kantor kepresidenan Madagaskar bahwa Rajoelina akan menyampaikan pernyataan penting kepada masyarakat pada pukul 7 malam waktu setempat. Pengumuman tersebut justru memicu spekulasi semakin kuat mengenai pelarian presiden ke luar negeri di tengah krisis politik yang melanda negara tersebut.

Aksi unjuk rasa yang dipimpin generasi muda Madagaskar telah berlangsung sejak 25 September. Awalnya protes ini menentang kelangkaan air dan listrik, kemiskinan, serta dugaan korupsi, namun kemudian berkembang menjadi tuntutan agar Rajoolena mengundurkan diri dari jabatannya.

Situasi semakin memanas ketika dukungan datang dari kalangan militer. Pada Minggu, CAPSAT menunjuk panglima militer baru beberapa jam usai Rajoelina mengecam dukungan mereka terhadap pengunjuk rasa sebagai upaya merebut kekuasaan secara ilegal. Unit militer CAPSAT sendiri memiliki peran penting dalam mengantarkan Rajoelina ke puncak kekuasaan melalui kudeta tahun 2009.

Sementara itu, Kedutaan Besar Prancis di Madagaskar berusaha meredam spekulasi dengan menyatakan bahwa Prancis tidak memiliki niat sama sekali untuk melakukan intervensi militer terhadap unjuk rasa anti-pemerintah di negara pulau tersebut. Pernyataan ini merupakan bantahan terhadap interpretasi dari ucapan Patrice Latron, pejabat Prancis di Reunion, yang sebelumnya menyatakan bahwa "Ada rencana yang dapat dipicu jika sesuatu terjadi. Kami sedang mempersiapkan Angkatan Bersenjata Zona Samudera Hindia Selatan (FAZSOI) dan dinas wilayah di Reunion" terkait krisis politik di Madagaskar. (*)