TIMES JAMBI, MALANG – Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) tengah menjalankan proses penataan kelembagaan secara menyeluruh, mencakup pergeseran sumber daya manusia (SDM) dari Kementerian Agama ke struktur baru BP Haji. Dalam proses ini, Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan pentingnya membangun organisasi yang inklusif, profesional, dan berintegritas, sekaligus mencerminkan semangat kebangsaan yang menjadi warisan historis dari para haji pendiri bangsa.

“Kami sedang mematangkan proses pergeseran SDM perhajian dari Kementerian Agama, baik di pusat, wilayah, hingga daerah. Bersamaan itu, kami juga menyiapkan skema rekrutmen SDM fungsional dan struktural BP Haji yang lebih terbuka, termasuk melibatkan SDM lintas agama,” ungkap Dahnil di Jakarta, Jumat (tanggal sesuai publikasi).

Semangat Inklusif: SDM Lintas Agama dan Keterwakilan Perempuan

Langkah membuka rekrutmen lintas agama disebut Dahnil sebagai bagian dari komitmen BP Haji untuk membangun kelembagaan yang mencerminkan nilai-nilai toleransi, nasionalisme, dan semangat kebhinekaan. Menurutnya, BP Haji bukan hanya menjalankan tugas administratif dan teknis, tetapi juga membawa misi simbolik sebagai otoritas tunggal dalam penyelenggaraan haji yang mengedepankan semangat kebangsaan.

“Sebagaimana spirit para haji pendiri bangsa, BP Haji diharapkan menjadi rumah bersama yang membawa semangat persatuan dari Tanah Suci ke Tanah Air,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa prinsip keterwakilan perempuan juga menjadi perhatian dalam proses rekrutmen SDM. Setiap langkah pembangunan kelembagaan BP Haji dirancang dengan pendekatan inklusif, transparan, dan proporsional.

Kolaborasi Lintas Kementerian dan Lembaga

Saat ini, struktur awal BP Haji telah diisi oleh para profesional yang berasal dari beragam latar belakang lembaga negara. Sejumlah SDM berasal dari instansi strategis seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, TNI, Polri, dan ke depan akan diperkuat pula oleh tenaga dari Kementerian Kesehatan, seiring peningkatan fokus terhadap layanan kesehatan jamaah.

Kehadiran berbagai unsur lintas institusi ini menunjukkan bahwa BP Haji dibentuk sebagai lembaga interdisipliner, dengan pendekatan teknokratik yang mengutamakan efektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Tahapan Penataan Berbasis Integritas dan Profesionalisme

Dahnil menegaskan bahwa seluruh proses penataan kelembagaan BP Haji dilakukan secara bertahap dan terukur. Tujuannya adalah untuk memastikan transformasi kelembagaan berjalan mulus tanpa mengganggu pelayanan jamaah haji.

“Kami menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, dan dedikasi untuk kebangsaan. Ini bukan sekadar birokrasi baru, tetapi simbol reformasi penyelenggaraan haji yang lebih manusiawi dan efisien,” jelasnya.

Masa Depan Pelayanan Haji: Lebih Baik, Aman, dan Nyaman

Dengan langkah strategis yang tengah dijalankan, BP Haji bertekad mewujudkan layanan haji yang lebih baik, efisien, aman, dan nyaman. Tak hanya dari sisi manajemen, tetapi juga dalam hal peningkatan kualitas layanan langsung kepada jamaah, termasuk dalam aspek kesehatan, keamanan, dan logistik.

Transformasi ini juga merupakan bagian dari visi pemerintah untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji 2026 yang lebih optimal, serta memperkuat diplomasi bilateral dengan Kerajaan Arab Saudi terkait penyempurnaan layanan ibadah haji dan umrah. (*)