TIMES JAMBI, JAMBI – Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy, menyampaikan bahwa Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) akan membentuk kantor perwakilan di setiap provinsi, termasuk kabupaten dan kota, di seluruh Indonesia.

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari penataan struktur kelembagaan setelah pengelolaan urusan haji secara resmi diambil alih oleh Kemenhaj.

“Haji kan sudah diambil alih Kementerian Haji dan Umrah, jadi sekarang ada penataan,” ujar Muhadjir saat berada di Jambi, Sabtu (4/10/2025).

Muhadjir menjelaskan, kementerian tengah menata sistem kerja dan layanan haji agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Setelah proses penyusunan di tingkat pusat selesai, struktur kepengurusan akan diteruskan ke daerah.

“Semua baik-baik saja. Saya ke Jambi ingin memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah dan berkunjung ke BSI,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan bahwa pola keberangkatan jamaah haji tahun 2026 masih sama seperti tahun ini. Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan anggaran Rp32,5 miliar untuk mendukung keberangkatan dan kepulangan jamaah.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan akomodasi, mulai dari sewa bus, sewa pesawat pulang-pergi menuju bandara embarkasi di Batam, hingga biaya pemindaian barang (X-ray).

“Keberangkatan jamaah dari Jambi menuju Batam perlu sewa pesawat, termasuk biaya sewa X-ray untuk seluruh jamaah,” kata Sudirman.

Pemerintah Provinsi Jambi sebelumnya berencana memberangkatkan jamaah melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang. Namun, rencana itu batal direalisasikan karena akses jalur darat, termasuk jalan tol Jambi-Palembang, belum tuntas.

“Ada rencana menghemat anggaran sewa pesawat melalui Embarkasi Palembang, namun jalan tol belum tuntas, jadi niat tersebut harus ditunda,” jelasnya. (*)