JAMBI – Ratusan sekolah di Kabupaten Bungo, Jambi, mendapat kucuran dana revitalisasi dan fasilitas papan digital pintar dari pemerintah pusat.

Namun, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq memberi peringatan keras, jangan sampai fasilitas mentereng ini tidak dibarengi dengan naiknya kualitas belajar siswa.

Kehadiran Fajar di Bungo bukan sekadar kunjungan seremonial. Ia mengaku diutus langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi riil di akar rumput.

“Kehadiran kami di Kabupaten Bungo merupakan bagian dari tugas untuk melihat langsung dinamika pendidikan di daerah. Presiden Prabowo meminta kami turun ke lapangan, mendengarkan denyut nadi masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang kami ambil benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat," ujar Fajar di Rumah Dinas Bupati Bungo, Kamis (6/8/2026).

Pemerintah pusat memang tengah menggenjot perbaikan infrastruktur pendidikan di Jambi.

Tahun 2025, Kemendikdasmen mencatat ada 63 satuan pendidikan di Bungo yang direvitalisasi. Angka ini dijaga stabil pada 2026 dengan alokasi bantuan untuk sekitar 60 sekolah.

Tak cuma gedung, pusat juga menggelontorkan 374 unit Interactive Flat Panel (IFP) atau layar digital interaktif. Mayoritas jatah ini jatuh ke tangan sekolah dasar.

Terkait limpahan fasilitas ini, Fajar langsung mewanti-wanti jajaran pemerintah daerah.

Baca juga

Revitalisasi Ratusan Sekolah di Bungo Jambi, Wamendikdasmen Fajar: Mutu Harus Naik

"Jangan sampai sekolahnya sudah bagus, sudah memiliki papan digital, tetapi kualitas pendidikannya tidak meningkat. Kami berharap pemerintah daerah ikut mengawal agar bantuan ini benar-benar meningkatkan mutu pendidikan," tegasnya.

Pekerjaan rumah di Bungo rupanya bukan cuma urusan tembok sekolah. Angka partisipasi anak usia SMA di wilayah ini masih tergolong rendah.

"Saat ini baru sekitar satu dari tiga anak usia 16 hingga 18 tahun di Kabupaten Bungo yang menikmati pendidikan SMA atau sederajat. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama," beber Fajar.

Kondisi ekonomi menjadi salah satu pemicu utama. Saat menyambangi SMAN 1 Bungo, Fajar mendengarkan langsung curhatan tiga siswa, mereka adalah Ali Imron, Renaldi, dan Yuanita.

Ketiganya berasal dari keluarga tak mampu. Yuanita bahkan mengaku ijazah SMP-nya sempat ditahan sekolah karena nunggak biaya.

Mereka kini terselamatkan oleh program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Siswa tak perlu repot ke sekolah, biayanya ditekan, tapi status akademiknya tetap diakui negara.

"PJJ merupakan layanan pendidikan formal yang dilaksanakan 100 persen secara non tatap muka. Ijazahnya sama dengan SMA reguler sehingga dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Program ini juga menjadi bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah," jelas Fajar.

Baca juga

Revisi UU Hak Cipta Jangan Sampai Membatasi Kreativitas dan Kebebasan Berekspresi

Selain mengurus jenjang SMA, Kemendikdasmen juga mulai memanaskan mesin untuk kebijakan wajib belajar 13 tahun. Sasarannya adalah perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

"Ketika revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mulai diberlakukan, paling lambat tahun depan wajib belajar 13 tahun akan diterapkan. Artinya, setiap anak wajib mengikuti pendidikan prasekolah selama satu tahun sebelum masuk SD," ujarnya.

Bantuan untuk PAUD di Bungo tahun ini melonjak tajam menjadi 31 satuan pendidikan, berbanding terbalik dari tahun lalu yang hanya menyentuh dua sekolah.

Terakhir, Fajar menyinggung krisis kepemimpinan di sekolah. Saat ini, Indonesia masih kekurangan sekitar 44 ribu kepala sekolah. Ia meminta Pemkab Bungo proaktif.

"Saat ini secara nasional kita masih kekurangan sekitar 44 ribu kepala sekolah. Pengangkatan kepala sekolah memang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sehingga kami berharap pemerintah daerah turut mengalokasikan anggaran untuk Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (PBCKS). Pemerintah pusat juga telah menyiapkan dukungan meskipun terbatas. Karena itu, kolaborasi menjadi sangat penting," ucapnya.

Gayung bersambut, Wakil Bupati Bungo mengapresiasi derasnya kucuran dana dari pusat ke wilayahnya. Ia mengakui wajah sekolah-sekolah di Bungo kini berubah drastis.

"Kabupaten Bungo sangat terbantu oleh program-program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Banyak sekolah yang kini memiliki fasilitas yang jauh lebih layak. Tahun lalu sekitar 100 sekolah mendapatkan revitalisasi, dan tahun ini puluhan sekolah kembali menerima bantuan. Kami berharap dukungan tersebut dapat terus berlanjut," tutup Wabup. (*)