TIMES JAMBI, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai sebuah proyek peradaban yang harus dikembangkan karena dapat menghadirkan generasi emas Indonesia pada masa mendatang.

Keyakinan itu diutarakan Akademisi dari Universitas Udayana (Unud) Efatha Filomeno Borromeu Duarte. Menurutnya, program MBG bukanlah proyek bansos, melainkan proyek peradaban. 

"Program MBG merupakan investasi masa depan bangsa yang harus diselamatkan dan dikembangkan untuk memperkuat kemandirian pangan nasional,” kata Efatha dikutip ANTARA di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Dosen Ilmu Politik Unud itu menilai Program MBG tidak hanya berorientasi pada peningkatan gizi anak bangsa, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap penguatan ekonomi akar rumput. 

Menurutnya, program itu telah menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di berbagai wilayah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kecil.

“Program MBG sudah menimbulkan denyut ekonomi baru di masyarakat. Banyak dapur dan pelaku usaha lokal yang kembali produktif dan ini menjadi bukti bahwa program ini tidak hanya soal gizi, tapi juga kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Ia menjelaskan ribuan dapur yang beroperasi setiap hari dalam Program MBG membuka lapangan kerja baru, terutama bagi ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap.

Selain itu, lanjutnya, Program MBG juga meningkatkan permintaan bahan pangan, seperti sayur, daging, telur, dan beras sehingga menggerakkan rantai pasok di pasar-pasar tradisional.

“Roda ekonomi di pasar lokal kini berputar lebih kencang. Petani, peternak, pedagang, dan penyedia jasa transportasi, semuanya ikut merasakan dampak positif dari Program MBG,” kata dia.

Bagi jutaan keluarga prasejahtera, MBG menjadi ruang bernapas yang nyata, karena mampu mengurangi beban pengeluaran harian mereka untuk kebutuhan makan anak-anak. 

Ia menilai manfaat sosial dan ekonomi itu harus dijaga, meski pelaksanaannya masih perlu disempurnakan.

“Kesalahan teknis di lapangan tidak boleh dijadikan alasan untuk mematikan program sebesar ini. Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki tata kelolanya agar semakin profesional dan akuntabel,” katanya.

Selanjutnya, Efatha menyarankan agar pemerintah memperkuat sistem logistik, pengawasan, dan sumber daya manusia di lapangan, serta menjadikan MBG sebagai model industri pangan nasional yang mengedepankan standar mutu dan keamanan tinggi. (*)